Demokrasi Thailand Pascakudeta*

Sejarah Thailand sarat dengan kudeta. Sampai kudeta terakhir (19 September), negeri ini telah mengalami 18 kali kudeta dalam kurun waktu 74 tahun. Kudeta Selasa 19 September lalu dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratkalin, Panglima Angkatan Darat, yang mendapat restu Raja.

Dengan alasan menjaga stabilitas politik (demokrasi) di Thailand, penggulingan kekuasaan secara militer itu seakan menjadi sah dilakukan. Asumsi yang mendasari terjadinya kudeta adalah adanya beberapa kebijakan Thaksin yang melahirkan krisis di mana-mana. Salah satu pemicu krisis adalah penjualan aset 73,3 miliar baht atau sekitar 49 % saham Shion Corp ke Temasek Holdings Singapura (dan keluarga Thaksin meraih keuntungan 1,9 miliar dolar AS), pelanggaran HAM terutama di daerah Thailand Selatan, dan kembalinya ia ke kursi perdana menteri, setelah sebelumnya mengundurkan diri.

Sikapnya itu dianggap telah menipu rakyat, sehingga menambah krisis di Thailand. Belum lagi lonjakan kekayaan Thaksin dari sekitar 400 juta dolar AS menjadi sekitar 2 miliar dolar AS. Penggumpalan kekayaannya ini menimbulkan tanda tanya dan kemarahan civil society dan kalangan militer di sana.

Akibatnya, gelombang demontrasi menuntut pengunduran diri Thaksin bermunculan. Ia dikecam telah memperkaya diri sendiri dan dianggap berkhianat terhadap raja dan rakyat karena melakukan praktik kolusi dan korupsi. Akumulasi dari kekecewaan tersebut memuncak Selasa malam, 19 september, berupa kudeta militer, persis ketika Thaksin tengah mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Meskipun pola kudeta dikritik sebagai cara-cara yang tidak demokratis, namun dengan alasan tertentu, cara-cara tidak demokratis seperti itu dibenarkan. Begitu juga sebaliknya, sistem monarki yang dianggap tidak demokratis, justru muncul cara-cara yang demokratis, meskipun proses demokrasi yang seperti itu merupakan demokrasi semu (Fareed Zakaria, The Future of Freedom, 2003)

Ironi ini dapat dipahami karena konsep demokrasi itu sendiri sangatlah abstrak, sehingga melahirkan interpretasi dan implementasi yang berbeda-beda dalam setiap negara. Dan, Thailand pada saat ini tengah diuji sejauh mana demokrasi tercipta pascakudeta, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak demokratis.

Demokrasi dalam wacana dan praktik memang sering tidak seiring. Sejak kekuasaan mutlak raja dikoreksi lewat kudeta tahun 1932, Thailand sudah 16 kali ganti konstitusi dan sering menyelenggarakan pemilu. Bahkan tahun 2006 ini, dilakukan dua kali pemilu, bulan Februari dan April, sehingga tidaklah aneh jika Jendral Sonthi dengan sengaja memakai sebutan Dewan Reformasi Demokrasi. Dalam arti, pihak militer dengan terpaksa melakukan cara tidak demokratis merebut kekuasaan demi menyelamatkan perjalanan demokrasi.

Para elit Thai sendiri umumnya beranggapan bahwa kudeta kali ini merupakan pilihan sangat terpaksa. Karena kalau militer tidak turun tangan, tarik-menarik politik akan mendorong konflik horizontal dengan segala risikonya. Tidak mengherankan, jika Raja Bhumibol Abdulyajed, sebagai penguasa tertinggi, dan kebanyakan rakyat merestui terjadinya kudeta ini.

Meski ada restu dan militer mengklaim kudeta ini dilakukan untuk mengakhiri konflik, tidak menutup kemungkinan bahwa Thailand akan jatuh pada instabilitas politik dan ekonomi yang menuntut militer tetap terus berkuasa. Itu berarti mundurnya demokrasi Thailand itu sendiri.

Sejarah kudeta memang sering diwarnai pertumpahan darah, dan pemerintahan yang dipimpin oleh militer selalu cenderung otoriter serta memasung demokrasi. Contoh kecil adalah tetangga Thailand sendiri, yaitu Myanmar. Sampai sekarang Myanmar dipimpin oleh junta militer setelah merebutnya dari tangan sipil Aung San Suu Kyi. Kebebasan menjadi terbelenggu, akses terhadap informasi menjadi sulit karena selalu melalui sensor pemerintah.

Pertanyannya kemudian, akankah Thailand mengalami nasib serupa dengan Myanmar pascakudeta? Untuk kasus Thailand, ketakutan akan dominasi militer pascakudeta merupakan asumsi yang perku dibuktikan. Karena selama ini, militer memiliki tradisi patuh pada raja dan peran militer tetap berada di bawah kekuasaan raja. Raja dan keluarga kerajaan Thailand selalu menjadi penengah dan kekuatan penyeimbang di antara kekuatan politik yang ada. Dengan kata lain, militer Thailand tidak pernah punya keinginan mengganggu atau menggulingkan simbol kedamaian dan stabilitas Thailand, yaitu raja dan keluarganya. Artinya, keterlibatan militer Thailand jangan di samakan dengan keterlibatan militer dalam politik seperti yang terjadi di negara lain yang cenderung totaliter.

Pernyataan bahwa pemerintahan akan segera dibentuk bisa dilihat sebagai sinyal awal keseriusan militer dalam menyelesiakan konflik yang terjadi. Dan kesanggupan Surayud Chulanot (62), mantan komandan militer yang juga salah satu penasihat dekat keluarga kerajaan, menjadi perdana menteri sementara, menunjukkan kesiapannya memimpin dan menciptakan stabilitas di Thailand pascakudeta.

Tentu saja pemerintahan yang dibentuk militer ini dikhawatirkan hanya akan menjadi pemerintahan boneka. Dalam konteks ini, meskipun militer menyatakan akan menjaga jarak dengan politik sesudah kudeta, hal tersebut tidak menutup kemungkinan mereka tetap bermain di belakang layar dan menjadi penentu bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari skenario Jendral Sonthi bahwa Dewan Reformasi Demokrasi punya kewenangan untuk mengangkat dan memecat perdana menteri dan anggota kabinet.

Dari kompleksitas itu, kompromi politik harus segera dilakukan kelompok-kelompok sipil maupun militer yang ada di Thailand untuk mengakhiri ketidakpastian politik tersebut. Meminjam perspektif Arent Ljiphard, mereka harus duduk bersama dan menentukan langkah politik ke depan pasca kudeta. Kompromi ini penting dalam upaya menjaga demokrasi yang sempat tumbuh di Thailand. Militer harus tetap memelihara kesetiaannya pada raja dan rakyat serta mengedepankan kepentingan bersama, mengingat raja dan rakyat secara implisit telah mengizinkan kudeta ini sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.

* (Dimuat di Harian Suara Karya tanggal 10 Oktober 2006)